Cegah Korupsi, Strategi Transparansi Anggaran MBG Dikawal Ketat BPKP dan KPK

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas pemerintah tersebut.

Dadan menjelaskan, saat ini anggaran MBG tidak disimpan di rekening BGN, melainkan langsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan mekanisme ini, penggunaan dana akan lebih terkendali karena setiap pencairan harus melalui verifikasi ketat sesuai ketentuan perbendaharaan negara. Hal ini sekaligus menutup peluang adanya praktik penyalahgunaan atau pengendapan dana di luar mekanisme resmi.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pagu anggaran untuk bahan baku dan biaya operasional program MBG ditetapkan berdasarkan prinsip penggunaan atau at cost. Artinya, nilai belanja akan menyesuaikan dengan referensi harga pasar dari masing-masing produk yang digunakan di Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG). Dengan sistem ini, pemerintah berupaya mencegah permainan harga yang dapat merugikan negara.

“Prinsipnya, setiap rupiah dalam anggaran MBG harus bisa dipertanggungjawabkan. Harga bahan baku tidak boleh dilebihkan, harus sesuai dengan standar pasar. Jika ada pihak yang mencoba melakukan mark up, akan langsung ditindak,” tegas Dadan.

Untuk memperkuat pengawasan, BGN bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kolaborasi ini bertujuan memastikan setiap transaksi sesuai aturan dan mendeteksi lebih dini potensi penyimpangan. Menurut Dadan, keberadaan BPKP di lapangan sangat penting karena lembaga ini memiliki instrumen audit yang mumpuni dalam mendeteksi kecurangan anggaran.

Selain BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut mendorong pengawasan ketat terhadap program MBG. KPK menekankan pentingnya sinergi antar lembaga agar dana publik yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis.

KPK menyebut, langkah pencegahan harus menjadi prioritas agar praktik korupsi tidak sempat terjadi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif daripada sekadar melakukan penindakan setelah kerugian negara terjadi. Karena itu, KPK siap mendukung BGN dan BPKP dalam memperkuat sistem pengawasan yang transparan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Dengan pemberian makanan bergizi secara gratis, diharapkan kualitas kesehatan dan daya saing generasi muda dapat meningkat. Namun, besarnya alokasi anggaran program ini menjadikannya rawan disalahgunakan jika tidak diawasi ketat.

Dadan menegaskan, integritas dalam pengelolaan anggaran adalah kunci keberhasilan program MBG. “Kami ingin memastikan bahwa manfaat program ini dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi,” tuturnya.